Redam dengan Keseganan pada Raja

BUDAYA masyarakat yang mematuhi titah Raja Ngayogyakarta menjadi kunci penting dalam menciptakan Jogja tetap aman. Cara ini dipandang lebih ampuh ketimbang harus menunggu aksi pemerintah daerah yang biasanya terpasung jalur birokrasi.

Staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada Dr. Aprinus Salam mengatakan, saat ini masyarakat tengah menghadapi ketegangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang bisa diakses masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah, dianggap kurang tanggap dan berpihak kepada masyarakat.

”Memang terkesan tidak ada jalan keluar. Tapi di Jogjakarta, kasultanan masih memiliki kharisma dan otoritas tertentu yang dijunjung tinggi,” katanya kepada Radar Jogja Jumat (11/5).

Dia menilai, kekerasan masih menghadapi ”cuaca mendung” karena kuatnya kharisma kasultanan di Jogjakarta. Hal ini menjadikan masyarakat segan melakukan tindak kekerasan.

”Tentu kita memilih kenyamanan lewat hierarki tertentu ketimbang demokrasi bebas tapi tiap hari berantem,” tuturnya.

Aprianus mensinyalir ada upaya dari kelompok tertentu yang sengaja menciptakan kekerasan di Jogjakarta. Salah satu penyebabnya bisa dimungkinkan karena ketidakpuasan terhadap keinginan masyarakat terkait penetapan keistimewaan.

Dia juga menyebut penyerangan diskusi di LKiS tidak bisa terjadi bila tidak ada backing dari oknum tertentu. Oleh karena itu, salah satu yang bisa dilakukan Kasultanan, dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono X, adalah segera turun langsung meredakan ketegangan.

”Sultan harus membuat statemen yang lebih keras agar suasana damai tetap tercipta di Jogja,” tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk terus memobilisasi dan mereproduksi kharisma kasultanan agar menjaga keseganan masyarakat untuk menciptakan kekerasan. Selain itu, upaya Sultan menciptakan kedamaian harus didukung penuh.

”Kalau tidak didukung, bukan hanya orang tidak segan lagi kepada Sultan, tapi kenyamanan Jogja akan goyah,” ingatnya. (sit/tya)