Dipermainkan Spekulan Tanah

Persulit Pemkab Datangkan Investor

WONOSARI - Spekulan tanah mulai bermain di Gunungkidul. Mereka membeli tanah milik warga di wilayah strategis dengan harga tertentu. Kemudian menjualnya dengan harga selangit. Kondisi tersebut mempersulit Pemkab Gunungkidul karena investor yang ingin menanamkan modalnya menjadi terhambat dengan harga tanah yang tinggi.

Demikian disampaikan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Gunungkidul Edi Praptomo. Dia mengatakan, spekulan tanah biasa bermain di beberapa lokasi seperti kawasan pantai, jalur Jogja-Wonosari, dan Kota Wonosari.

Sekarang setiap petak tanah sudah dimiliki spekulan-spekulan tersebut sehingga harga tanah yang akan dibeli investor menjadi melambung. “Ini kesulitan kami, belum ada peraturan mengenai berapa patokan harga tanah yang digunakan untuk kepentingan umum,” ujar Edi.

Dia mencontohkan, dalam pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) pemkab kesulitan menentukan harga karena permintaan harga tanah melebihi ketentuan. Realita seperti itu juga sering terjadi dikawasan pantai. “Informasi yang kami peroleh, sudah banyak tanah warga di sekitar pantai yang dibeli spekulan,” ungkap Edi.

Menurut dia, dalam jual beli tanah seluas lebih dari satu hektare harus ada izin dari bupati. Namun sebagian besar memilih membeli dahulu, dan belum dibalik nama, sehingga pemkab kesulitan mendata. 

Belum ada peraturan tentang harga tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Hingga saat ini dalam menentukan harga tanah, pemkab menggunakan perhitungan dari tim independen. 

“Jadi, belum ada aturan khusus mengenai tarif berapa harga tanah jika digunakan untuk kepentingan umum,” ujarnya. Namun secara umum dia mengakui di Gunungkidul masih banyak tanah yang masih bisa diperoleh dengan harga murah, meski dibeli investor.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Gunungkidul Fransiska Andriyani berharap pemkab segera memperbaiki sistem pengelolaan tanah di wilayah pantai. Sebab kawasan wisata pantai masih potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan PAD. “Sistem pengelolaan tanah di wilayah strategis sebaiknya segera menjadi perhatian pemkab,” ujarnya. (gun/iwa)